KSOPP bersama Instansi Terkait Gelar Patroli Gabungan di Perairan Danau Toba, Kapal Tak Miliki Dokumen Akan Ditindak Tegas

TOBA-Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP) Danau Toba bersama dengan Satuan Polisi Perairan (Polairud) unit markas Danau Toba dan instansi terkait melaksanakan patroli gabungan di tengah-tengah perairan Danau Toba, Selasa (06/02/2023)

Dalam pelaksanaan patroli gabungan tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP) Danau Toba melibatkan Satuan Polisi Perairan (Polairud) unit markas Danau Toba, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Samosir, Toba dan Simalungun

Baca juga: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Setujui 7 Pengajuan Restorative Justice

Selain melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan administrasi kapal, Tim gabungan juga melakukan penegakan hukum dengan memberikan pembinaan berupa surat teguran kepada para operator kapal yang tidak memiliki dokumen kelengkapan

"Patroli gabungan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para pemilik kapal dan nakhoda mengikuti aturan dan peraturan keselamatan pelayaran, ”ujar Kepala KSOPP Danau Toba Rijaya Simarmata sembari mengatakan patroli gabungan ini akan digelar selama tiga hari

Baca juga: Heru Widodo: Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas dengan 'Restorative Justice'

Rijaya Simarmata menjelaskan, bahwa kapal dinyatakan layak berlayar dan di perbolehkan membawa penumpang apabila sudah dilengkapi dengan Surat ukur, Pas sungai dan danau dan  sertifikat keselamatan pelayaran dan memiliki dokumen keselamatan lainnya.

Selain itu, Kapal penumpang juga harus diawaki oleh nakhoda dan awak kapal yang memiliki  Sertifikat Kecakapan Kapal (SKK) dan safety training, Hal itu demi terwujudnya keselamatan pelayaran yang nyaman dan aman diperairan kawasan Danau Toba, ”ujarnya

Baca juga: Jelang 1 Tahun Persemar-22, Wilson Lalengke: Jangan Takut Masuk Penjara

Dijelaskan, bahwa selain dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, masih banyak dokumen penting lain yang harus dilengkapi. Namun, perlu digaris bawahi bahwa dokumen-dokumen lainnya mungkin berbeda, tergantung dari setiap jenis kapalnya.

Dokumen kapal penumpang tradisional selanjutnya yang wajib harus dimiliki adalah sertifikat layak berlayar atau yang disebut dengan (seaworthy certificate) dan dokumen ini merupakan bukti bahwa kapal tersebut memiliki kelayakan untuk berlayar.

Baca juga: Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia Geruduk Kejatisu Minta Kadis Perhubungan Labuhanbatu Utara Diperiksa

Kelayakan kapal ini bisa dilihat dari berbagai hal, seperti kelengkapan alat, fungsi setiap komponen kapal, dan jika tidak memiliki dokumen kelengkapan administrasi dan tidak memiliki alat keselamatan Kita akan melakukan tindakan tegas, ”tegas Rijaya Simarmata

Sementara dalam pelaksanaan patroli gabungan tersebut, Tim gabungan masih menemukan nakhoda kapal tidak memiliki Sertifikat Kecakapan Kapal (SKK) dan juga masih banyak yang belum memiliki dokumen kelengkapan administrasi lainya, ”ujar Kawilker Ajibata Carter Panggabean

Baca juga: Gelontorkan Anggarkan Miliaran untuk Pilpanag 2023, Panitia Pemilihan Pangulu di Simalungun Menjerit

Kawilker Ajibata Carter Panggabean usai melaksanakan patroli gabungan di tengah-tengah perairan Danau Toba juga mengatakan, para nakhoda dan operator kapal yang belum memiliki dokumen kelengkapan administrasi akan dilakukan pemanggilan,

Kepada pemilik kapal yang ingin melakukan pengurusan sertifikasi kapal seperti sertifikat keselamatan dan sertifikat pengukuran kapal, dapat melakukan pengurusan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, ”sebutnya. (Karmel)