Laporkan Dugaan Korupsi & Gratifikasi Bupati Serta Ketua DPRD Simalungun, FMPB: RHS-Radiapoh Harus Sejahtera

SUMUT-Dugaan sejumlah kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Simalungun secara resmi dilaporkan lembaga Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB)  ke Kejagung ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) malaului Kejati Sumut,

Selain melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Simalungun, lembaga Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara RI jalan AH Nasution /Asrama Haji Medan, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Deninteldam I/BB Berhasil Temukan Gudang Pengoplosan Ribuan Sak Pupuk Ilegal

Dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut, sejumlah orang yang tergabung dengan Lembaga Forum Mahasiswa Peduli Bangsa juga membawa sejumlah poster bertuliskan “Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera utara mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di Simalungun

2. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera memeriksa Radiapoh Hasiholan Sinaga
3. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengusut tuntas aliran dana perusahaan milik Bupati Simalungun
4. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan TPPU yang dilakukan Radiapoh Hasiholan Sinaga
5. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar berkordinasi dengan PPATK untuk memeriksa rekening Radiapoh Hasiholan Sinaga dan keluarga dan Cristmes Sihaloho

Ketua Umum FMPB M Ritonga menyampaikan, sejumlah dugaan korupsi  yang dilaporkan ke pihak Kejaksaan tersebut, merupakan dugaan kasus korupsi pengerjaan proyek kegiatan fisik, pengadaan barang dan jasa, serta indikasi jual beli jabatan dan dugaan gratifikasi untuk memperkaya diri sendiri, ”ujar Ketua Umum FMPB M Ritonga

Baca juga: Hasil Visum Dokter Forensik RSUD, Oknum Pegawai Kelurahan Meningal Bunuh Diri Minum Cairan

Dipaparkan Ketua Umum FMPB M Ritonga, beberapa laporan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur yang dilaporkan ke Kejaksaan, sudah dilakukan investigasi langsung ke lokasi pengerjaan proyek dengan bukti dokumentasi ke lokasi.

Dan ditegaskan, bahwa sumber dana kegiatan proyek diduga terindikasi korupsi tersebut, bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkab Simalungun dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Baca juga: Bupati Asahan Ikuti Rapat Kerja Anev dan Saber Pungli UPP Provsu

Adapun diantaranya, pogram hiibah Jalan Daerah KSPN Danau Toba preservasi ruas SIMARIMBUN - Tiga Burung, Ruas Tiga Burung-Gorbus, Ruas Simpang Sipolha, ruas Huta Mula Sipolha dengan nilai kontrak Rp. 12.092.895.000 bersumber dari APBD TA. 2022 dikerjakan CV. MULIA PRATAMA dan Consultan Supervisi CV. POLO CONSULTANT.

Kemudian, Peningkatan Jalan Jurusan Tambun Rea Huta II Sipolha Kecamatan Pematang Sidamanik Bersumber dari DAK Ta. 2022 dengan kontrak N0. 620/07.1.2/PPK-Wilayah, 1/2022 Senilai Rp. 16.730.212.000.000.

Baca juga: Dr. Pratama Persadha: 2022, Tahunnya Bjorka dan UU Perlindungan Data Pribadi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kampung Melayu/Hubuan (130 Ha) Kecamatan Tanah Jawa (DAK) di DINAS PUTR SIMALUNGUN Sebesar Rp. 1.524.291.840 Ta. 2023 dikerjakan oleh CV. Anugrah Metamorfosa.

"Serta Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Ta. 2022 Sebesar Rp. 2.8 Miliar. Pembangunan MCK Di BPBD Kabupaten Simalungun Ta. 2021 sebesar Rp. 24 Miliar, " Ujar  M Ritonga.

Baca juga: Dukung SPPT-TI, Pemkab Asahan Tetapkan 10 Program Prioritas

Tak hanya itu, lanjut Ketua Umum FMPB  M Ritonga menerangkan, selain proyek fisik atau infrastruktur tersebut, proyek 440 paket kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan pagu Anggaran Rp. 33.4 Miliar diduga dikerjakan belum pengesahan P - APBD

Belum lagi, proyek Pengerjaan Bangunan TIC dan Perlengkapan Lokasi Wisata Ikan Mas di Kelurahan Sipolha Kec. Pematang Sidamanik senilai Rp 1.180.829.465. NO Kontrak ;01851.768.0.117.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Ta. 2023 di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonimi Kreatif Simalungun yang dikerjakan CV. Hasoruan. SPK N0.000.33.3/PPK.KONTRUKSI-TENDER-04.22/2023, Alamat Perusahan JL. Hati Rongga N0. 32 Pematang Siantar.

"Informasi dan laporan yang diterima, bahwa indikasi gratifikasi dan KKN dalam pelaksanaan proyek ini, tidak lepas dari permainkan 3 serangkai yaitu Ketua DPRD Kabupaten Simalungun , Bupati Radiapoh Hasiolan Sinaga (RHS) dan Christmas Sihaloho anak main Bupati, "tegas M Ritonga.

 Selain itu, lanjut M Ritonga menerangkan, diliar proyek kegiatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), bahwa ada juga pemotongan yang disebut GU kegiatan OPD yang mencapai nilai Rp 10persen.

"Untuk indikasi pemotongan ini dilakukan diduga dilakukan Kepala  BPKAD Kabupaten Simalungun dan Kabid, dan muara penerimaan diduga Christmas Sihaloho. "Tegasnya.

Baca juga: Bupati Samosir Buka Secara Resmi Bimtek Kemudahan Berusaha Sektor UMKM

Untuk itu, lanjut M Ritonga menyampaikan, selain kedatangan FMPB Sumut melayangkan ke Kejaksaan, FMPB juga melakukan aksunjukrasa agar dapat menyampaikan tuntutan secara langsung.

Adapun tuntutan kami, yaitu meminta Kejaksaan Agung RI melalui Kejati Sumut, agar melakukan Audit Investigasi terhadap dugaan Korupsi pekerjaan yang ada di Kabupaten Simalungun.

"Sita seluruh kontrak dan laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran APBD Kabupaten Simalungun Ta. 2021, 2022, dan 2023. Sekaligus, Investigasi Independen terkait Jual beli jabatan baik di tingkat pemerintah Kabupaten seperti Pimpinan OPD, CAMAT, PEJABAT ESELON III DAN IV hingga pengukuhan Kepala Sekolah serta kepala Dusun."Jelas M Ritonga.

Selain itu, apa yang menjadi tuntutan lainnya, kata M Ritonga mengatajan, diminta Kejaksaan agar berkordinasi dengan Pusat PELAPORAN dan Analisis transaksi keuangan (PPATK) untuk mengusut Indikasi Tindak Pidana Pencucian (TPPU) Uang yang diduga dilakukan Bupati Simalungun RHS  bersama Christmas Sihaloho.

"Dugaan TPPU kami suarakan, karena adanya laporan kami dapati, RHS melalui perusahaan propertinya di Batam baru membeli lahan yang nilai aset tanahnya mencapai ratusan miliar jika ditotal keseluruhan yang sebagian besar di atas namakan orang lain ataupun keluarga. Ada modus sistem Notaris Jual Beli Gantung, Sehingga diduga kuat upaya mengkelabui  Laporan Harta  Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."Tegas M Ritonga lagi.

Baca juga: Anggaran di Pengadilan Tinggi Babel Masih Sangat Minim, M. Nurdin: Kami Menyerap Aspirasi Mitra Kerja

Ironisnya, kata M Ritonga bahwa apa yang menjadi janji poltik RHS,   yang dikomandoi oleh Ketua DPRD Simalungun TJS sebagai Ketua Tim Pemenangan hanya isapan jempol. Sejumlah Visi-misi yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jauh dari harapan.

"Di sejumlah media kita melihat, Bupati RHS dan Ketua DPRD Simalungun TJS selalu sibuk mencari jalur untuk menggendong anggaran dari Pemerintah Pusat, sementara APBD Kabupaten Simalungun saja tidak termanfaatkan dengan baik. Mana realisasi janji poltik Rakyat Harus Sejahtera atau yang dikenal. dengan Kata RHS? Apakah berubah setelah menjabat bahwa RHS itu Radiapoh Harus Sejahtera? "Pungkansya.